Acara tersebut dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan digagas Center for International Forestry Research ( CIFOR ) yang bekerjasama dengan sejumlah lembaga lainnya.
"Langkah itu sudah tepat. Sebab, setiap orang asing yang ingin memasuki Indonesia harus terlebih dahulu diperiksa apa motif dan kepentingannya dan penolakan dilakukan karena pemerintah sudah mendapat informasi yang akurat dan objektif lebih dulu," kata Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana kepada wartawan di Jakarta.
Menurut dia, ditolaknya orang asing masuk ke Indonesia berawal dari rangkaian kerjasama antar aparat pemerintah, yang sebelumnya harus ada alasan kuat yang melatarbelakanginya. Itu artinya, penolakan terhadap John Sauven telah dilakukan dengan sangat hati - hati dan selektif.
"Kalau dahulu saat era Pak Harto, banyak orang asing yang ditolak. Berbeda dengan saat ini yang harus melalui berbagai prosedur," katanya.
Dijelaskan, tujuan ditolaknya warga asing ke tanah air, tidak lain demi menjaga kedaulatan negara dan pemerintah berhak untuk melarangnya. "Ini menyangkut kedaulatan negara. Jika seseorang dinilai sering menjelek - jelekkan nama Indonesia di luar negeri, dan berpotensi mengganggu kepentingan nasional, saya kira langkah pemerintah dalam hal ini sudah sangat tepat," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah menolak kedatangan kapal Rainbow Warrior II milik Greenpeace ke Jakarta pada Oktober 2010. Saat itu, kedatangan kapal tersebut diduga memiliki agenda terselubung dalam rangka merendahkan harkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
Itulah pemerintah Indonesia era sekarang. Tidak bisa di kritik, tetapi hutan rusak karena penyebabnya ulah pemerintah sendiri, mereka tidak bisa menerima teguran. Bagaimana sikap Anda?
ARTIKEL TERKAIT:
